RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto minta pemerintah bertindak cepat dan tidak menganggap sepele terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah.
Masalah kelangkaan BBM ini harus dapat diselesaikan sebelum merambat ke wilayah lain dan menjalar menjadi krisis seperti yang terjadi di beberapa negara lain," kata anggota Komisi VII DPR RI itu dalam keterangan persnya, Rabu (20/10/2021).
Mulyanto minta pemerintah, dalam hal BPH Migas meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggung jawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik.
"BPH Migas harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM, termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini. Sehingga masyarakat merasa tenang," kata Mulyanto.
Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami. Sebab beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama. Karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
"Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh pertamina," tegas Mulyanto.
Dia mendapat laporan, belakangan ini banyak daerah terjadi kelangkaan BBM premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, juga di Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
"Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021" kata Mulyanto.
Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan.
BPH Migas juga perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU. Dengan nozel digital, peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali.
"Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Terjadinya “kencing” solar di tengah jalan. Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," kata Mulyanto.
Ke depan Mulyanto minta pemerintah, Pertamina dan BPH Migas perlu memikirkan cara penguatan sistem audit BBM. Misalnya memberlakukan sistem pembayaran subsidi dihitung berbasis jumlah BBM yang keluar dari nozel digital di SPBU, bukan direkap di depo BBM berbasis DO.
"Dengan sistem audit ini akan semakin jelas, bahwa yg dibayar sebagai BBM subsidi hanyalah BBM yang diterima masyarakat yang berhak melalui nozel digital," pungkas Mulyanto.